Siap Disidang, Tiga Pimpinan DPRD Mojokerto Dilimpahkan ke Surabaya

0
11

Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo KASUS DPRD MOJOKERTO SEGERA DISIDANGKAN: Ketua DPRD Mojokerto Purnomo (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq (kedua kanan) menyalami kuasa hukumnya saat berjalan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9). KPK telah melakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik kepada penuntut umum terhadap tiga pimpinan DPRD Mojokerto yang terjerat kasus suap dan akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jawa Timur. (Foto: Ant/Hafidz Mubarak A). ARTIKEL TERKAIT Geruduk Sumut, KPK Amankan Bupati Batubara Geruduk Sumut, KPK Sebut OTT Terkait ‘Fee’ Proyek KPK Geruduk Medan, Tujuh Orang Diamankan KPK Geruduk Medan, Info Bupati Batubara Kena OTT Belum Terkonfirmasi Usai Diperiksa KPK Artalyta Suryani Emoh Berkomentar Jakarta, (13/9/2017) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pelimpahan tahap kedua terhadap tiga tersangka terkait kasus pengalihan anggaran pada dinas PUPR Koto Mojokerto.

“Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tiga tersangka dalam kasus Mojokerto,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (13/9).

Tiga orang tersangka yang akan segera disidang itu yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF).

Ketiganya, lanjut Febri, sore ini akan diberangkatkan ke Surabaya untuk dititipkan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya (Medaeng).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tiga Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto dan menetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan suap dalam proses pengalihan anggaran pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) karena terkendala aturan.

Dalam penggerebekan itu, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp 470 juta dari tangan tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto diduga memberi suap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang diduga menerima suap yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF) dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF).

Suap ini terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. (sas) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here