Repdem Laporkan Jurnalis, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Megawati Bersikap

0
22

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (Foto: Ant/Hafidz Mubarak A) ARTIKEL TERKAIT Repdem Laporkan Jurnalis, YLBHI Desak Polisi Untuk Tidak Memprosesnya Viral! Foto Mesum Warga Ternate, Kapolda: Tangkap Pengguna Akun Arrahmil Ziro Saracen Kedapatan Catut Wartawan Riau Tiga Pentolan Akun Facebook Grup Saracen Diringkus Buni Yani: Orang Benci Ahok Bukan Dampak Postingan Saya Jakarta, (Tagar 8/9/2017) – Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri didesak untuk mengeluarkan pernyataan sikap terkait laporan dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ke Polda Jawa Timur (Jatim) dengan terlapor jurnalis Dandhy Dwi Laksono.

“Sebenarnya yang melaporkan ini Repdem dan laporan itu bukan dilakukan oleh Megawati. Jadi kami masih berbaik sangka bahwa hal ini tidak diperintahkan Megawati. Karena kalau diperintahkan harusnya ada surat kuasa. Kami meminta kepada beliau untuk memberikan arahan kepada kader partai guna menghentikan tindakan-tindakan seperti ini, karena tidak sesuai spirit PDIP,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (8/9).

Sebelumnya, organisasi sayap PDI-Perjuangan, yakni Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jatim melaporkan Dandhy Dwi Laksono ke Polda Jatim. Dandhy dianggap telah menebarkan kebencian kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui status Facebook yang diunggahnya.

Asfinawati mengatakan, tulisan Dandhy melalui jejaring sosial Facebook merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah yang dijamin konstitusi.

Menurutnya, dengan adanya pelaporan atas kasus ini seakan mengancam iklim demokrasi bangsa. Padahal demokrasi tidak bisa didirikan di atas pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, kasus pembungkaman kebebasan berekspresi tidak hanya menimpa Dandhy, namun sebelumnya ada sederet jurnalis maupun aktivis yang dipidanakan saat mengritik pemerintih.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia pun mendukung Dandhy dan seluruh masyarakat untuk tetap berani mengritik pemerintah yang berkuasa demi Indonesia yang lebih baik.

Koalisi yang terdiri dari YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Imparsial, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Safenet, Amnesti Internasional, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan organisasi lainnya mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencabut pasal karet yang sering disalahgunakan, di antaranya Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. (yps/ant) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here