Pengacara Buni Yani Kecewa, Tuding Kasus Kliennya Dipolitisir

0
5

Buni Yani TUNTUTAN BUNI YANI: Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani (tengah) bersiap mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10). Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. (Foto: Ant/Agus Bebeng). ARTIKEL TERKAIT Dituntut Dua Tahun, Buni Yani Keluarkan Kata ‘Biadab Jaksa’ Siap Disidangkan, Tersangka Saracen Sudah Diterima Kejaksaan Pemilik Situs Nikahsirri.com Ditangkap, Ini Reaksi Warga Mensos: Situs Nikahsirri Berpotensi Pelacuran Terselubung Modus Agama Warga Kelola Akun Lelang Perawan, Ketua RW: Dia Harus Hengkang Bandung, (Tagar 3/10/2017) – Tim pengacara Buni Yani menuding bahwa kasus yang menjerat kliennya dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu sehingga persidangannya terkesan terlalu dipaksakan.

“Jadi ini tuntutan menandakan dari awal kasus ini dipaksakan terlalu politis. Untuk kasus pak Buni ini memang luar biasa muatan politisnya,” ujar pengacara Aldwin Rahadian saat menanggapi tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam persidangan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa (3/10).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Buni Yani hukuman dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan. Kata Aldwin, jika dibandingkan dengan kasus serupa tuntutan terhadap kliennya terlalu berat.

“Ini keliatan politisnya, kita sama-sama tahulah latar belakang dan sebagainya Jaksa Agung. Jadi ini tidak fair,” kata dia.

Aldwin membandingkan kasus yang menjerat Buni Yani dengan kasus-kasus lainnya. Ia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dituntut penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Ia juga membandingkan kasus Ki Gendeng Pamungkas yang hanya mendapat hukuman satu tahun penjara. Aldwin menganggap, berkaca pada tuntutan-tuntutan tersebut dengan apa yang dialami kliennya, tidak adil.

“Menurut saya dengan kondisi seperti ini, Indonesia sudah darurat penegakkan hukum, tidak equal. Satu dengan yang lainnya berbeda penanganan hukumnya, ini udah ga bener,” kata dia. (ant/yps) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here