Pansus Lobi Polri

0
26


Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI melobi Polri guna memuluskan maksudnya. Mereka menyambangi dan menggelar pertemuan tertutup dengan Korp Bhayangkara yang dinakhodai Jenderal Polisi Tito Karnavian di gedung utama Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (12/7).


Pantauan, pertemuan Pansus Angket KPK berserta jajarannya itu juga ikut didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo. Saat disinggung apakah ini manuver lobi oleh Pansus Angket? Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Agun Gunanjar membantahnya. Dia mengatakan, tujuan pertama pertemuan itu untuk bersilaturahmi sekaligus halal bihalal antara mereka dengan Kapolri serta mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 71.


“Kami sudah bertemu dan berdialog dengan Bapak Kapolri yang tujuannya yang pertama, bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan selamat hari Bhayangkara. Salam dan doa kami mudah-mudahan Polri ke depan bisa jadi lebih baik,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di lobi gedung utama Mabes Polri.


Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan, mereka juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kapolri terkait Pansus Angket KPK. Hal itu dilakukan agar proses penyelidikan dalam pansus angket berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hal itu juga untuk menghindari terjadi hal-hal yang justru kontraproduktif dari apa yang dilakukan oleh Pansus Angket KPK. Dia mencontohkan, seperti terjadinya pengerahan massa sehingga terjadi kegaduhan.


“Jadi kami tidak harapkan itu terjadi, karena kami jelaskan ke Pak Kapolri bahwa pansus ini adalah lembaga yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur Undang-Undang MD3, kami laporkan, kami sudah keluar perintah negaranya yang tidak lain dalam menjalankan fungsi pengawasan tertinggi konstitusi yaitu penyelidikan,” kilahnya.


Politisi Partai Golkar itu menegaskan, Pansus Angket KPK ini tidak ada itikad untuk membawa kepentingan orang atau kelompok tertentu. Apalagi membuat rumusan tertentu untuk kelompok atau orang tertentu. “Tapi tugas-tugas penyelidikan ini akan dijalankan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sebuah lembaga atas kepatuhan dan ketaatan terhadap Undang-undang,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here