Menpora Bakal Bentuk Lembaga Pendanaan Tunjang Prestasi Atlet

0
23

Menpora Bakal Bentuk Lembaga Pendanaan Tunjang Prestasi Atlet

Menpora Bakal Bentuk Lembaga Pendanaan Tunjang Prestasi Atlet. (Foto:Ist) ARTIKEL TERKAIT Menpora Sebut Pendanaan Jadi Penghambat Prestasi Atlet di SEA Games Kemenpora Bakal Ambil Alih Pembinaan Atlet, Apa Alasannya? Imam Nahrawi: Sepakbola Gajah Cukup Di sini  Saja Jakarta, (Tagar, 31/8/2017) – Berkaca pada merosotnya prestasi kontingen Indonesia di SEA Games XXIX/2017, Kuala Lumpur, Malaysia yang berakhir pada 30 Agustus 2017 kemarin, Menpora, Imam Nahrawi, bakal melakukan terobosan agar hal itu tidak terulang di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Menurut Menteri asal Bangkalan, Madura itu pendanaan menjadi salah satu faktor penghambat prestasi atlet di ajang olahraga negara se-Asia Tenggara tersebut. Oleh sebab itu, ia mengaku kedepannya pihaknya tidak ingin hanya mengandalkan APBN. Untuk itu, ia mengatakan akan membentuk lembaga pendanaan khusus olahraga untuk menyiasati keterlambatan pendanaan honor, akomodasi, dan peralatan para atlet ketika menjalani pemusatan pelatihan nasional.

“Ketika dana APBN, semua pihak termasuk atlet harus mengikuti aturan dan koridor hukum yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sementara pendanaan olahraga perlu fleksibilitas yang tinggi. Jika ada akomodasi atlet yang harus dibayar hari ini misalnya, kami butuh proses tertib administrasi ketika melalui mekanisme APBN. Lembaga pendanaan khusus olahraga itu akan membuat terobosan itu,” ungkap Imam Nahrawi kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (31/8).

Menpora mengatakan pembentukan lembaga pendanaan khusus olahraga itu merupakan pembaruan dari konsep “bapak angkat” dari badan-badan usaha milik negara kepada cabang-cabang olahraga yang telah diprogramkan sebelumnya oleh Kemenpora. Menpora menambahkan pengawasan lembaga pendanaan khusus olahraga itu akan melibatkan Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Adakalanya perusahaan itu hanya mendanai ketika cabang olahraga ada kegiatan. Padahal, bapak angkat itu adalah konsep menyeluruh termasuk penentuan pengurus cabang olahraga. Saya akan memaksa cabang-cabang olahraga memakai fasilitas pasca PON untuk pembinaan. Pelatnas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena banyak fasilitas PON yang tidak terpakai di Jakabaring Palembang, di Bandung Jawa Barat, di Kalimantan Timur, dan di Riau,” tukas politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. (Agi/wwn) [ WWN ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here