Kemenangan Setnov Hasil Setingan, KY Akan Keluarkan Rekomendasi

0
5

Indonesia Berkabung AKSI INDONESIA BERKABUNG: Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/10). Aksi yang bertajuk ‘Indonesia Berkabung’ tersebut untuk menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-el, sekaligus untuk mendukung KPK agar mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto. (Foto: Ant/Rivan Awal Lingga). ARTIKEL TERKAIT Heboh #ThePowerOfSetnov di Twitter Ini Dia Cacat Hukum Putusan Praperadilan Setya Novanto KPK Temukan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto Setnov Memang Tidak Bisa Disentuh, Ini Buktinya KPK Kecewa Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Setya Novanto Jakarta, (Tagar 1/10/2017)- Dikabulkannya gugatan praperadilan Setya Novanto (Setnov) terkait statusnya sebagai tersangka kasus proyek pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Cepi Iskandar menuai kontroversi.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono berpendapat, putusan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto tersebut kental akan nuansa intervensi politik.

Menurut dia, Cepi tak lagi dapat berpegangan pada prinsip keadilan, karena proses praperadilan sudah diseting secara sistematis untuk memenangkan Setya Novanto.

“Kasus ini high level, jadi sangat mungkin sudah dipersiapkan dan diseting dengan matang. Sehingga, banyak spekulasi atas putusan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto itu,” ujar Supriyadi, Minggu (1/10).

Meski demikian, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, lembaganya sampai saat ini masih belum bisa merilis hasil pantauan terhadap proses praperadilan yang dimenangkan Novanto.

Menurut dia, jika nantinya KY melihat adanya dugaan pelanggaran etik, maka rekomendasi sanksi akan dikeluarkan 60 hari setelah analisis dugaan pelanggaran diregistrasi.

“Yang kita lihat dari indikasi pelanggaran etik hakim itu dari perilaku dalam kedinasan maupun nonkedinasan,” kata Farid.

Untuk diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto kini tidak lagi berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP usai dikabulkannya gugatan Praperadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada Jumat (29/9) lalu.

Cepi menilai bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur.

Hal tersebut karena penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Menurut Cepi, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. (sas) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here