Jaksa Tuntut Fahd Lima Tahun Penjara

0
25

Fahd El Fouz

Fahd Dituntut Lima Tahun PenjaraTerdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran Fahd El Fouz mendengarkan jaksa saat menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/8). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Fahd lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider enam bulan kurungan. (Foto: Ant/Hafidz Mubarak A). ARTIKEL TERKAIT Ditanya Pertemuan Bicarakan ‘Fee’, Sandiaga: Nauzubillahminzalik Tidak Pernah Sidang PT DGI, Sandiaga Menjawab ‘Tidak Hafal’ ‘Tidak Tahu’ Penyuap Patrialis Divonis Lebih Rendah Dibanding Tuntutan Jaksa Politikus Golkar Dituntut Lima Tahun Penjara, Apa Kesalahannya? Penuhi Amanat Almarhum Bapak, Fahd Kembalikan Semua Uang Korupsinya Jakarta, (Tagar 31/8/2017) – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Fahd El Fouz dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Fahd dinilai terbukti menerima suap Rp 3,41 miliar dalam perkara kasus dugaan suap dalam pengadaan laboratorium komputer MTs dan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama.

“Majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Fahd El Fouz terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/8).

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Fahd El Fouz berupa penjara selama 5 tahun ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terdapat sejumlah hal yang meringankan perbuatan Fahd.

“Pada awal persidangan, terdakwa menyatakan bahwa materi yang tertuang dalam surat dakwaan adalah benar dan dirinya siap dihukum atas kesalahannya, terdakwa memberikan keterangan yang sangat signifikan untuk membuat terang tindak pidana, terdakwa telah menyetorkan uang ke rekening KPK sejumlah Rp 3,411 miliar untuk dipergunakan membayar uang pengganti,” tambah jaksa Lie.

Jaksa menilai, Fahd bersama-sama dengan mantan anggota badan anggaran sekaligus anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (anak Zulkarnaen Djabar) terbukti menerima beberapa kali hadiah yang totalnya berjumlah Rp 13,99 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus karena mereka telah menjadikan sejumlah perusahaan Abdul Kadir sebagai pemenang pengadaan laboratorium dan pengadaan Al Quran.

“Bahwa dari penerimaan fee tersebut, terdakwa memperoleh bagian yang seluruhnya berjumlah Rp 3,411 milikiar sehingga sudah selayaknya terhadap diri terdakwa dikenakan sanksi berupa membayar uang pengganti,” tambah jaksa.

Namun Fahd ternyata telah menitipkan uang sejumlah Rp 3,411 miliar untuk nantinya dipergunakan membayar uang pengganti kepada KPK.

“Maka terhadap diri terdakwa sudah sepatutnya tidak lagi dikenakan sanksi berupa uang pengganti namun cukup dilakukan perampasan terhadap uang titipan tersebut untuk kepentingan negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang pengganti,” ungkap jaksa Lie.

Abdul Kadir selaku Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia memberikan uang tersebut sebagai imbalan karena Fahd, Zulkarnaen dan Dendy mempengaruhi beberapa pejabat Kementerian Agama agar menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengadaan laboratorium komputer Madrasah tsanawiyah (MTs) tahun anggaran (TA) 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pekerjaan penggandaan Kitab Suci Alquran APBN-P TA 2011 dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang penggandaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2012.

Perbuatan itu awalnya terjadi saat terjadi pertemuan pada September 2011 di ruang kerja Zulkarnaen di gedung Nusantara I DPR yang dihadiri Zulkarnaeng Djabar, Fahd, dan Dendy Prasetia mengenai pengadaan laboratorium komputer MTs 2011 dan penggandaan Alquran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama.

Zulkarnaen lalu memerintahkan Fahd dan Dendy mengecek di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan meminta Fadh menjadi broker (perantara) terkait tiga pekerjaan itu.

Fahd lalu mengajak Vasko Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro untuk ikut menjadi perantara dengan imbalan ikut memperoleh uang didasarkan pada nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Hasil perhitungan fee telah dicatat oleh Fahd di secarik kertas yaitu Fee pekerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 31,2 miliar dibagi-bagikan kepada: Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 6 persen, Vasko/Syamsu 2 persen, kantor 0,5 persen, PBS (Priyo Budi Santoso) sebesar 1 persen, Fahd sebesar 3,25 persen, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar 2,25 persen.

Selanjutnya fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 22 miliar adalah untuk Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 6,5 persen, Vasko/Syamsu 3 persen, PBS (Priyo Budi Santoso) sebesar 3,5 persen, Fahd sebesar 5 persen, Dendy sebesar 4 persen serta kantor 1 persen.

Ketiga, fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2012 dengan nilai sekitar Rp 50 miliar diberikan kepada Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 8 persen, Vasko/Syamsu 1,5 persen, Fadh sebesar 3,25 persen, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar 2,25 persen dan kantor 1 persen.

“Selanjutnya proses pengadaan khususnya penetapan pemenang lelang atas ketiga pekerjaan tersebut, Zulkarnaen Djabar bersama-sama terdakwa dan Dendy mempengaruhi para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan di Kemenag agar memenangkan pihak tertentu yang dikehendaki oleh mereka,” tambah jaksa Lie.

Atas tuntutan itu, Fahd mengatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pekan depan. (yps/ant) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here