Jabar Kerjasama dengan 4 Negara Bentuk Sister Province

0
11

DPRD Jawa Barat

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, setelah rapat dengan DPRD Jawa Barat hari ini Kamis (31/8), akhirnya disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerjasama dengan 4 negara dalam bentuk kerjasama sister province. (Foto: Fit) ARTIKEL TERKAIT Disnak Jabar: Ketersediaan Hewan Kurban 2017 Sangat Cukup Semester II Pemprov Jabar Bakal Genjot Belanja Bandung, (Tagar 31/8/2017) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan bekerjasama dengan 4 negara yaitu, Belgia, Jepang, Sudan dan Maroko dalam bentuk sister province, dari kerjasama bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi dan lainnya yang menguntungkan masing-masing pihak.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, setelah disetujui hari ini Kamis (31/8) oleh DPRD Jabar dalam rapat tadi. Akhirnya Pemerintah Provinsi akan bekerjasama dengan 4 negara dalam bentuk kerjasama sister province. “Akhirnya disetujui oleh DPRD Jabar kerjasama dengan 4 negara ini. Kerjasama ini dinilai perlu karena sangat menguntungkan Jabar,” tuturnya di Bandung, Kamis (31/8).

Namun demikian, kerjasama dengan Negara Belgia, Jepang, Sudan dan Maroko diharapkan dapat segera terealisasi jangan sampai sudah disetujui dan dibentuk aturannya, tetapi akhirnya minim kerjasama atau kerjasama yang dihasilkan kurang menguntungkan.

Hal senada disampaikan juga oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, setelah menugaskan Komisi I membahas surat Gubernur Jawa Barat Nomor 050/3046/Pem.KSM tanggal 5 Juli 2017 yang pada intinya tentang persetujuan rencana kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan 4 negara yaitu, Wallonia Region Belgia, Perfektur Shizouko Jepang, Khartoum State Sudan dan Souss Massa Region Maroko, akhirnya DPRD Jabar sepakat menyetujui kerjasama tersebut.

“Namun, tentu ada beberapa catatan dari DPRD Jabar terutama Komisi I mengenai kerjasama sister province ini,” tuturnya. Salah satunya, meskipun Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri merespon baik kerjasama ini, tetapi Pemprov Jabar harus tetap melakukan koordinasi dan konsultasi kepada dua kementerian tersebut.

“Lalu, sebagai antisipasi perubahan global yang terjadi. Pemprov Jabar harus lebih membuka peluang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan tetap berpatokan pada konstalasi kebijakan nasional. Jadi nanti kerjasamanya tidak terpaku pada bidang pendidikan, sosial budaya saja tetapi banyak hal,” katanya. (fit) [ RRZ ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here