Impor Senjata ‘Digoreng’, Indikasi TNI-Polri Diadu-Domba

0
6

Senjata Impor PENJELASAN SENJATA TERTAHAN DI SOETTA: KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail menunjukkan jenis senjata pelontar granat superti barang yang masih tertahan di kepabeanan Bandara Soetta ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9). Korps brimob masih menunggu rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI terkait tertahannya 280 pucuk senjata pelontar granat dan 5932 pucuk amunisi di kepabeanan Bandara Soekarno Hatta. Foto: Ant/Wahyu Putro A). ARTIKEL TERKAIT Polri Akui Ratusan Senjata yang Tertahan di Soetta Tersangka Cukup, Syahrini Hanya Saksi Syahrini Jadi Umpan First Travel Tarik Jamaah Polisi Ungkap Syahrini-Anniesa Saling Kenal Siapa Tahu Pura-pura Gila, Polisi Periksa Kejiwaan Pimpinan Saracen Jakarta, (Tagar 1/10/2017) – Impor senjata ‘digoreng’ lagi. TNI dan Polri diminta mewaspadai adanya indikasi pihak tertentu yang berniat mengadu domba terkait impor senjata.

“Ini bagian skenario untuk membenturkan antaraparat negara,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan di Jakarta, Minggu (1/10).

Edi mengatakan, kebijakan yang biasa dilakukan pimpinan Polri untuk mengimpor maupun mengajukan pengadaan senjata dan amunisi untuk kebutuhan operasional.

“Terlebih pengadaan senjata sudah dilakukan tiga kali,” tutur Edi.

Mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menyatakan, seluruh pihak harus memahami tugas Polri, terutama Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki tugas yang lebih berat mengatasi aksi teroris dan kelompok kekerasan bersenjata di Poso Sulawesi Tengah dan Papua.

Ia menyebutkan, hasil kajian Lemkapi menunjukkan senjata operasional yang diimpor Polri seperti Stand Alond Granade Launcher (SAGL) atau pelontar granat kaliber 40×46 mm dan juga peluncur amunisi 40×46 mm Round RLV HEFJ berdaya ledak tinggi.

Edi mengungkapkan, senjata SAGL bukan tipe senjata pembunuh namun berfungsi melumpuhkan dengan kelebihan dapat menggunakan peluru karet, peluru hampa dan peluru asap untuk menangani aksi anarkis saa demonstrasi.

“Senjata ini memiliki khas untuk efek kejut,” ungkap Edi.

Terkait pengiriman senjata yang diperlukan Polri masih tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Edi mendesak Badan Intelijen dan Strategis (BAIS) segera menerbitkan rekomendasi agar senjata itu dapat dimanfaatkan Brimob Polri untuk keamanan negara.

Jamin Aman

Sementara itu, Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto sebelumnya menegaskan, masalah kisruh senjata tidak menyebabkan gangguan keamanan nasional.

“Saya jamin itu. Yang bisa saya jamin adalah masalah internal ini terselesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh,” kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10).

Wiranto mengungkapkan, banyak hal yang tidak perlu menjadi komoditas publik dan banyak masalah yang perlu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat serta dengan cara koordinasi.

“Tugas saya sebagai Menkopolhukam, atas perintah Presiden, mengoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan. Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh proses itu kepada publik, saya kira publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus untuk masalah seperti ini,” ujarnya.

Wiranto berharap masyarakat memberi kesempatan kepada dirinya untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, BIN, Pindad, serta semua pihak yang terlibat masalah pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan kisruh ini.

“Karena ini domain kami, ya. Kemudian nanti hasilnya, saya nanti panggil wartawan, ayo kita bicarakan apa yang sudah kita hasilkan dari koordinasi yang tuntas itu,” ucapnya.

Wiranto berharap agar semua pihak tidak mengambil spekulasi, bahkan “digoreng” terkait kisruh senjata yang akhir-akhir ini mencuat.

“Ini masalah digoreng lagi. Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga nggak ngomong. Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kita ngomong, pasti digoreng lagi,” ungkapnya.

Menko Polhukam meminta untuk dihentikan dulu semua spekulasi dan pihaknya akan koordinasi internal, dan setelah selesai akan disampaikan kepada publik.

Wiranto menjelaskan, jika senjata tidak bisa diproduksi, maka bisa diimpor tapi hal tersebut harus sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Namun Menko Polhukam kembali meminta untuk menghentikan semua spekulasi terkait kisruh senjata tersebut. “Kita sesuaikan tapi tidak perlu dibicarakan di publik. Kita stop. Kita stop dulu,” pintanya.

Terkait pembelian senjata untuk Brimob, Wiranto mengatakan di masa lalu polisi punya Brimob yang dilibatkan dalam operasi tempur.

“Bagaimana sekarang, kenyataan itu. Nggak sederhana tapi nanti kita selesaikan. Tapi nggak mengganggu keamanan nasional. Saya jamin,” kata Wiranto. (ant/yps) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here