Fadli Zon Nilai Pemerintah Lemah Soal Rohingya, Kapolri: Lagu Lama

0
14

Pengungsi Rohingya Pengungsi Rohingya baru menunggu memasuki kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar Bangladesh, Rabu (30/8). (Foto: Ant/Reuters/Mohammad Ponir Hossain) ARTIKEL TERKAIT Komnas Perempuan Minta Pemerintah Dorong ASEAN Bertindak Atasi Rohingya Kapolri Larang Unjuk Rasa Bela Muslim Rohingya di Candi Borobudur Guru Besar UI: Masyarakat Harus Dewasa Sikapi Rohingya Waspadai Upaya Adu Domba Terkait Krisis Rohingya Bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Menlu Retno Minta Hentikan Kekerasan Jakarta, (Tagar 5/9/2017) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai peran Pemerintah Indonesia masih sangat minimal dalam membantu rakyat Rohingya, di Rakhine, Myanmar. Padahal, Indonesia merupakan negara leader di Asia Tenggara.

“Seharusnya Indonesia sebagai negara yang merupakan leader di ASEAN, pemimpin di ASEAN bisa mengambil langkah-langkah yang lebih nyata yang lebih jitu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurutnya, peran Indonesia lamban dalam memberikan bantuan dibandingkan dengan masyarakat sipil di Myanmar, yang berada di garis depan membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Indonesia yang notabene negara besar di Asia Tenggara belum menunjukan perannya sebagai negara besar.

“Jadi kritik kepada pemerintah adalah karena dianggap lamban di dalam memberikan satu statmen, kemudian bantuan-bantuan juga relatif masih normatif, belum menunjukan kita sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara termasuk juga negara muslim terbesar,” pungkasnya.

Hal yang berbeda disampaikan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian. Dia menganggap isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Menurut Tito, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

“Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9).

Tito menambahkan sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

“Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama,” kata Tito.

  [ FET ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here