DPRD: Pemprov Jabar Harus Perhatikan Enam Dampak ‘Sister Province’ Ini

0
30

Sister Province Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura-Nasdem Imas Noeraini. (Foto: Ist) ARTIKEL TERKAIT Mau Usaha Gak Punya Modal? Ikut Melati dan Mesra Saja Pungli Jabar Masih Tinggi, DPRD Desak Pemprov Serius Hentikan Praktik Pungli Bandung Tampil di Europalia Wakili Indonesia September 2017, Gaji Guru Honorer Pemprov Jabar Naik HUT Ke-72, Aher Klaim Penerapan Inovasi Teknologi Bawa Jabar Provinsi Terbaik Bandung, (Tagar 2/9/2017) – Kendati DPRD Jawa Barat menyetujui kerjasama Pemprov Jabar dengan empat negara membentuk ‘sister province’, tetapi harus tetap memperhatikan dampak negatif dari pembentukan kerjasama tersebut.

“Menyetujui, tetapi Komisi I DPRD Jabar berpendapat dan tetap mempertimbangkannya,” tutur Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura-Nasdem Imas Noeraini kepada tagar.id di Bandung, belum lama ini.

Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan Pemprov Jabar atas kerjasama ‘sister province’ dengan empat negara yaitu, Wallonia Region Belgia, Perfectrure Shizouko Jepang, Khartoum State Sudan dan Souss Massa Region Maroko. Pertama, kerjasama sister province dengan empat negara harus memperhatikan peraturan yang berlaku di masing-masing pemerintahannya. Terutamanya sektor yang dikerjasamakan yaitu, investasi, ekonomi, sosial budaya dan bentuk kerjasama lainnya harus saling menguntungkan.

“Kedua, pemerintah daerah (Pemprov Jabar) harus sudah mempersiapkan rencana dan program yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan fokus keunggulan, dan potensi kedua belah pihak. Sehingga, diharapkan kerjasama ini benar-benar dapat diwujudkan secara sinergis,” ujarnya.

Ketiga lanjut Imas, hal lain yang harus diperhatikan oleh Pemprov Jabar adalah mengenai SDM, sarana dan prasarana supaya nantinya pelaksanaan kerjasama sister province ini dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai perjanjian tersebut.

“Dan masalah lainnya soal anggaran, tentu kerjasama ini membutuhkan anggaran dan fasilitas yang memadai dari semua aspek, karenanya persiapan dan perencanaan harus melibatkan pihak-pihak terkait dan disesuikan dengan kebutuhan saja,” pungkasnya.

Imas mengungkapkan, hal itu penting dilakukan demi keberlanjutan hubungan baik goverment to goverment atau goverment to bisnisatau bisnis to bisnis atau people to people yang nantinya akan memberikan kontribusi bagi kepentingan daerah terutama nasional.

“Karenanya persiapan ke arah tersebut harus betul-betul dimatangkan,” tegasnya.

Di sisi lain, kerjasama sister province ini pun selain ada keuntungan tentu banyak risiko yang perlu diperhatikan Pemprov Jabar. Seperti, kegagalan di bidang investasi, perdagangan, kerjasama pembangunan infrastruktur dan pemenuhan tenaga kerja serta soal perizinan. Maka dari itu, hendaknya kerjasama ini ada MOU dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

“Dan jika terjadi wanprestasi dikemudian hari dapat diselesaikan dengan aturan yang ada di peradilan Indonesia tanpa harus di peradilan internasional, dengan sedikit meminimalisir beban anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Kemudian, Pemprov Jabar pun harus tetap mengedepankan kewaspadaan mengingat perjanjian dan hubungan diplomatik tetap harus memperhatikan faktor seperti historis, perbedaan karakter, kebiasaan suatu provinsi, bahasa, ideologi, agama, urusan pertahanan dan keamanan, eksport impor, urusan visa, demokrasi, sosial budaya, terutama menyangkut kebijakan pengetatan imigrasi, kesehatan, pariwisata, halal dan kesepakatan perjanjian seperti perang terhadap narkoba, kejahatan perdagangan manusia, radikalisme, terorisme, kebijakan dan kewenangan provinsi yang dibatasi ketentuan yang ada. (fit) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here