DPR Tanya KPK Soal Prosedur Pengelolaan Barang Sitaan

0
16

Rapat Dengar Pendapat

RDP KOMISI III DENGAN KPK: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) mengecek mikrofon yang mati saat akan menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. (Foto: Ant/Puspa Perwitasari). ARTIKEL TERKAIT Tak Hadir Pemeriksaan Pertama, KPK Layangkan Panggilan Kedua Untuk Setnov KPK Minta Garuda Indonesia Transparan Soal Pengadaan Barang Kejagung: KPK Tidak Harus Dilemahkan Apalagi Dibubarkan KPK Optimis Menang di Praperadilan Setnov KPK Akan Cek Kebenaran Sakit Setya Novanto Jakarta, (Tagar 11/9/2017) – Prosedur pengelolaan barang sitaan dari kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR RI dan Komisi III.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/9), sejumlah anggota menanyakan tentang perbedaan waktu antara penyitaan barang dengan penyerahan pengelolaan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (rubasan) untuk beberapa kasus yang ditangani KPK.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menanyakan tentang perbedaan data penyerahan kendaraan sitaan dari kasus hukum Tubagus Chaeri Wardana yang disita KPK dan waktu penyerahan ke rubasan.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar M Misbakhun menanyakan mekanisme hibah atau penyerahan barang rampasan negara kepada instansi pemerintah atau lembaga yang dilakukan oleh KPK.

Menanggapi pertanyaan terkait dengan barang sitaan dan rampasan negara tersebut, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan untuk barang sitaan yang terkait kasus TB Chaeri Wardana, karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh rubasan maka ada kendaraan sitaan yang dititipkan di fasilitas parkir yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, terkait dengan hibah beberapa barang rampasan negara kepada instansi pemerintah, hal tersebut dilakukan setelah kasusnya memilki kekuatan hukum tetap dan telah melalui prosedur di Kementerian Keuangan.

Rapat yang dipimpin oleh Benny K Harman, Trimedya Pandjaitan, dan Bambang Soesatyo itu dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK.

Rapat yang dimulai pukul 15.30 WIB itu, diskors pada pukul 17.30 WIB dan akan dilanjutkan pada pukul 19.30 WIB. (yps/ant) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here