Desak Sekjen DPD RI Dipecat

0
25


Desakan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono Hardjosoekarto kian deras. Tujuannya agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak semakin luntur, lantaran tindakan yang diduga terindikasi korupsi.


“Kalau tak satu trayek dan tak mendukung agenda gerakan penghematan anggaran negara maka lebih baik diberhentikan, tak perlu diteruskan,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, kepada INDOPOS saat dihubungi, kemarin.


Menurut Direktur Voxvol Center itu, publik kembali ‘dis-trust’ terhadap institusi DPD. Di tengah sulitnya kembali memompa animo dan ‘trust publik’, bukannya prestasi yang terdengar. “Kembali kita terhentak pasca terkuak ke permukaan kunjungan kesekjenan DPD menghabiskan anggaran Rp 1,2 miliar,” ujar Ipang, sapaan akrab Pangi Syarwi Chaniago.


Dia mengatakan, kalau hanya sekedar mengkomparasi koperasi di sana dengan koperasi di Indonesia, Hal itu memalukan dan memuakkan. Di saat kondisi anggaran negara sekarat dan makin kencangnya perketat anggaran negara melalui gerakan penghematan anggaran. Namun, DPD kembali merusak citranya sendiri. Padahal, untuk membangun ‘trust building’ bukan perkara yang gampang.


Lebih jauh Ipang mengutarakan, DPD adalah lembaga perwakilan daerah dan tidak mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan. Kunker ke Kanada dan Australia adalah bentuk pembuangan anggaran negara. Sebab, tidak ada kebijakan yang akan bisa diambil oleh DPD, karena bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya DPD. Terlebih Sekjen DPD Sudarsono ikut membawa istrinya. Ini bukanlah kunjungan keluarga.


“DPD jangan mengambil alih tugas DPR ketika maraknya kasus korupsi di tubuh DPR. Yang ditakutkan ketika kunjungan yang dilakukan  itu menciptakan kerja sama tertentu karena bukan tugasnya DPD,” imbuhnya. (ton)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here