Aneh, Amdal Dibahas Setelah Pembangunan Pulau Rampung

0
42


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membahas dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) terkait reklamasi Pulau C dan Pulau D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI).


Rencananya, acara tersebut digelar di  Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, Jl Mandala V No. 67, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Kamis (30/3), pukul 09.00 hingga rampung.


Berdasarkan surat No. 74/KOMISI/cegdam/III/2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI selaku Ketua Komisi Penilai Amdal, Isnawa Adji, tertanggal 10 Maret, ada 35 pihak terkait yang diundang.



Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pushidros TNI AL, beberapa SKPD terkait di DKI, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), lurah dan LMK Kamal Muara, Formapel Jakarta Utara, sejumlah ahli, masyarakat sekitar proyek pulau palsu terkait serta pihak pengembang.


Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, Pemprov DKI telah melakukan kekeliruan yang mendasar dan fatal.


“Karena seharusnya, pembahasan amdal dilakukan jauh sebelum mendapatkan izin dan proyek berjalan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/3).


Hal tersebut, ungkap jebolan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.


Pada PP tersebut, dijabarkan, izin lingkungan diberikan kepada tiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.


Dengan demikian, izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan amdal dan UKL/UPL, penilaian amdal dan pemeriksaan UKL/UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan. “Jadi, jelas, Pemprov DKI ugal-ugalan dalam kasus ini,” tegas Syaiful.


Padahal, dia menambahkan, progres pengerjaan pulau palsu yang dikembangkan anak perusahaan milik Aguan Sugianto Kusuma itu, kini sudah hampir rampung.


“Daratan sudah jadi. Bahkan, beberapa unit properti yang dijualnya, telah laris, karena dipasarkan sejak beberapa tahun terakhir,” jelasnya.


Di sisi lain, menurutnya, undangan tersebut mencerminkan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, takkan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.


“Meski memang acara berlangsung ketika incumbent cuti dan DKI sekarang dipimpin plt,” ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.


Syaiful pun berkeyakinan, bakal ada class action susulan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh kelompok masyarakat menyangkut Pulau C dan Pulau D.


“Dan saya juga berkeyakinan, PTUN bakal memenangkan gugatan itu, setelah sebelumnya memenangkan gugatan Pulau G, F, I, dan Pulau K. Kenapa? Karena kecacatan prosesnya sangat mendasar dan substansial,” tutup dia. (hat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here