ACC Nilai ‘Pertimbangan’ Putusan Praperadilan Setnov Cacat Hukum

0
6

Praperadilan Setnov Cacat Hukum PRAPERADILAN SETYA NOVANTO: (dari kanan ke kiri) Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Laola Ester, Peneliti Institute for Crime Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal, Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Beno Novit Neang dan Direktur Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah Gufron menunjukan poster berisikan reaksi atas hasil putusan Praperadilan Setya Novanto saat konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Sabtu (30/9). Konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK itu mengkritik hasil putusan Hakim Cepi Iskandar yang menggugurkan status tersangka Setya Novanto di Praperadilan. (Foto: Ant/Hafidz Mubarak A). ARTIKEL TERKAIT Miko Ginting Sebut Alasan Untuk Tersangkakan Kembali Setnov Maraknya OTT dan Kemenangan Setnov, Indikasi KPK Gagal Berantas Korupsi Heboh #ThePowerOfSetnov di Twitter Kemenangan Setnov Hasil Setingan, KY Akan Keluarkan Rekomendasi Ini Dia Cacat Hukum Putusan Praperadilan Setya Novanto Jakarta, (Tagar 2/10/2017) – Pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) cacat hukum. Demikian peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Wiwin Suwandi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/10) malam.

Wiwin menyatakan, hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto.

“Hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi E-KTP sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lain,” jelas Wiwin.

Menurut dia, penggunaan alat bukti terkait Setya Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim. “Yang bermasalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo,” tandasnya.

Selanjutnya, kata dia, penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, tetapi kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikan status Setya Novanto sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti.

Oleh karena itu, kata dia, masalah jarak waktu itu tidak menjadi persoalan karena prosedur penyelidikan dan penyidikannnya sudah dipenuhi termasuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sebelumnya, Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang mengadili perkara praperadilan Setya Novanto menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh KPK merupakan hasil penyidikan dan penyelidikan dalam perkara lain.

“Menimbang bahwa setelah diperiksa alat bukti yang diperoleh termohon seluruhnya hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh termohon dengan memeriksa sejumlah saksi, membuka dokumen, dan setelah dipelajari seluruh bukti yang diperoleh pemohon sesungguhnya bukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebelum dan sesaat pemohon ditetapkan sebagai tersangka,” kata Cepi.

Artinya, kata Cepi, ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penyidikan dalam perkara aquo, belum memeriksa calon tersangka, saksi-saksi serta alat-alat bukti.

“Karena secara logika hukum, termohon harus mempunyai waktu dan dalam waktu yang singkat Sprindik 17 Juli 2017 untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh termohon,” ujarnya. (ant/yps) [ YLD ]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here